Tuntutan PNS, Kecemburuan Kesejahteraan ARSIP PEMERINTAHAN DESA MEMPRIHATINKAN

BATANG - Diangkatnya Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menimbulkan gejolak tersendiri di tubuh Pemerintaha Desa. Hal itu terlihat dari adanya tuntutan para perangkat desa saat ini yang menuntut hak yang sama untuk diangkat sebagai seorang PNS. Bahkan untuk dapat menyampaikan tuntutannya tersebut mereka bergerombol datang ke Jakarta.

Namun menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih pada Sosialisasi Program Arsip Masuk Desa, di Pendopo Setda Batang Senin (16/3), adanya tuntutan PNS timbul akibat adanya kecemburuan kesejahteraan. "Padahal di beberapa daerah, tunjangan kepada PNS masih banyak yang belum jelas asalnya," katanya. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan adanya anggaran yang terpaksa dipangkas untuk memenuhi tunjangan tersebut. Oleh karenanya Wagub meminta kepada siapapun agar dalam menuntut haknya, untuk selalu memperhatikan sebab-musababnya. "Meminta sesuatu itu ada ilmunya," tandas Rustriningsih.

Sementara itu, Wagub menilai kondisi penataan dan pengelolaan Pemerintahan Desa saat ini dinilai masih sangat memprihatinkan. Dimana masih banyak desa yang belum memperhatikan dan menjaga keberadaan 'harta kekayaan' Pemdes, terutama arsip-arsip yang ada. Masih banyak yang perlu dibenahi, termasuk di dalamnya adalah profil tentang desa.

"Kalau mendengar kata arsip biasanya yang terbayang di benak kita adalah sesuatu yang usang. Sesuatu yang dapat mengganggu pandangan sehingga harus segera disingkirkan. Padahal arsip sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan dalam mencari keterangan," ujar Rustriningsih. Program Arsip Masuk Desa sendiri difokuskan pada desa-desa di seluruh Jateng, yang notabene masih carut marut dalam pengurusan kearsipan. Dengan persiapan tata kelola kearsipan yang baik maka dapat menata kondisi Pemdes dengan baik pula. Dengan harapan desa akan dapat berkembang sebagai desa informasi."Melalui program ini ingin mencapai tata Pemdes yang baik, yang selama ini masih di dominasi konsep/mekanisme yang lama/konvensional. Dan ini untuk menyamakan persepsi bahwa arsip adalah penting. Karena hal ini juga untuk kepentingan desa, salah satunya dalam upaya memberikan layanan yang baik bagi masyarakat," terang Wagub.( MI humas)